Organisasi masyarakat yang dikenal luas sebagai Gerakan Rakyat kini resmi naik kelas dari kelompok relawan menjadi sebuah partai politik formal. Keputusan bersejarah ini diumumkan dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) pertama yang digelar di Hotel Aryaduta Menteng, Jakarta Pusat, pada 18 Januari 2026. Hasil Rakernas menetapkan secara mufakat bahwa ormas tersebut kini menjadi Partai Gerakan Rakyat dan siap ikut serta dalam kontestasi politik Indonesia.
Dalam forum yang dihadiri lebih dari 500 peserta dari berbagai tingkatan organisasi di seluruh Indonesia, struktur kepengurusan partai disahkan secara demokratis. Pemungutan suara menghasilkan dukungan mayoritas untuk perubahan status organisasi yang sejak 2023 berkegiatan sebagai gerakan sosial ini menjadi partai politik resmi.
Sahrin Hamid, tokoh sentral yang sejak awal terlibat dalam pengembangan Gerakan Rakyat, secara resmi ditetapkan sebagai Ketua Umum Partai Gerakan Rakyat periode 2026–2031. Penetapan ini dilakukan melalui mekanisme musyawarah mufakat dalam sidang pleno Rakernas yang dihadiri oleh seluruh perwakilan dari tingkat pusat hingga daerah.
Salah satu momen paling menarik dari deklarasi ini adalah pengukuhan Anies Rasyid Baswedan sebagai Anggota Kehormatan dengan nomor anggota 0001 Partai Gerakan Rakyat. Keputusan ini mempertegas kedekatan ideologis antara partai baru tersebut dengan figur Anies, yang selama ini dikenal sebagai sosok inspiratif bagi para pendukungnya.
Menurut Sahrin Hamid, perubahan status Gerakan Rakyat menjadi partai politik dilandasi oleh visi besar yang ingin membawa perubahan sosial dan keadilan lebih luas di Indonesia. Ia menegaskan bahwa nilai-nilai tersebut selama ini identik dengan perjuangan Anies Baswedan, sehingga tidak mengherankan bila sosok mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut diposisikan sebagai simbol kuat dalam ideologi partai.
Sahrin menjelaskan bahwa Partai Gerakan Rakyat hadir sebagai wadah politik baru yang ingin mengusung idealisme dan aspirasi rakyat yang selama ini kurang terwakili oleh partai-partai mapan. Salah satu karakter utama yang ditegaskan adalah gotong royong, yang menurutnya menjadi pondasi utama dalam setiap langkah politik partai. Sejak awal berdirinya gerakan ini, seluruh kegiatan dilakukan secara swadaya oleh anggota melalui iuran dan patungan tanpa sokongan dana dari elite politik besar atau oligarki.
Partai Gerakan Rakyat juga menetapkan Panca Dharma sebagai pedoman moral dan etika bagi setiap kadernya. Nilai-nilai dalam Panca Dharma meliputi religiusitas, nasionalisme kerakyatan, semangat ksatria, kasih sayang, serta integritas moral. Menurut Sahrin, nilai-nilai ini diharapkan menjadi ciri khas partai dalam menjalankan politik yang bersih dan dekat dengan kesejahteraan rakyat.
Deklarasi Partai Gerakan Rakyat langsung menarik perhatian publik karena secara terbuka menyatakan dukungan terhadap Anies Baswedan sebagai calon presiden di Pemilihan Presiden 2029. Dalam pidatonya, Sahrin mengungkapkan bahwa partai baru ini berharap mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan itu menjadi pemimpin nasional di masa depan, dengan semangat perubahan yang berlandaskan keadilan sosial dan kesejahteraan rakyat.
Selain mengukuhkan Anies sebagai anggota kehormatan, Rakernas tersebut juga menjadi ajang pelantikan struktur pengurus pusat yang baru serta pembahasan strategis untuk langkah selanjutnya, termasuk persiapan pendaftaran kepada Kementerian Hukum dan HAM RI agar partai bisa diakui secara resmi oleh negara dan berpartisipasi dalam pemilu yang akan datang.
Langkah transformasi ini juga memicu dinamika di dunia politik Indonesia. Partai baru yang langsung memilih figur nasional sekelas Anies Baswedan menjadi ikon utama bisa menjadi tantangan bagi partai partai mapan yang sudah lebih dahulu berkonsolidasi. Menurut sejumlah pengamat, keberadaan Partai Gerakan Rakyat akan memperluas pilihan politik masyarakat sekaligus menambah kompleksitas koalisi politik menjelang Pemilu 2029.
Tidak hanya berkutat pada deklarasi nasional, Partai Gerakan Rakyat juga bergerak cepat mempersiapkan struktur di tingkat provinsi. Di beberapa daerah seperti Nusa Tenggara Barat (NTB), pengurus wilayah sudah dibentuk sebagai bagian dari proses konsolidasi organisasi untuk memenuhi persyaratan administratif sebagai partai yang sah. Hal ini menandakan komitmen partai dalam memperkuat basisnya di daerah-daerah.
Namun, tantangan besar menanti Partai Gerakan Rakyat ke depan, terutama terkait verifikasi administratif untuk bisa mencatatkan diri sebagai parpol yang diakui negara dan lolos pemilu. Proses tersebut melibatkan sejumlah persyaratan yang harus dipenuhi, seperti kepengurusan yang lengkap di seluruh provinsi, struktur organisasi yang solid di tingkat kabupaten/kota, serta dukungan keanggotaan yang memadai.
Selain itu, transformasi dari ormas menjadi parpol juga membuat para pemangku kepentingan internal menghadapi pilihan moral dan legal terkait jabatan publik yang dipegangnya. Beberapa figur penting yang kini menjadi pimpinan partai telah mengambil langkah tegas untuk fokus pada peran politik mereka, termasuk pengunduran diri dari tugas profesional atau jabatan sebelumnya agar tidak terjadi konflik kepentingan.
Secara keseluruhan, berdirinya Partai Gerakan Rakyat menandai babak baru dalam percaturan politik Indonesia. Dengan visi perjuangan sosial, dukungan tokoh nasional seperti Anies Baswedan, dan kepemimpinan Sahrin Hamid yang tegas, partai ini menempatkan dirinya sebagai kekuatan politik yang siap bersaing dan berebut dukungan rakyat menjelang kontestasi politik besar di masa mendatang.